KONSTITUEN FEDERASI
Serikat Pekerja Pertamina-Unit Pemasaran I (SPP-UPms I Medan)
Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia UPms I Tanjung Uban (SPPSI UPms I Tanjung Uban)
Serikat Pekerja Kilang Minyak Putri Tujuh (SP KMPT) RU II Dumai
Serikat Pekerja Pertamina Pemasaran & Niaga (SP3N) Sumbagsel
Serikat Pekerja Pertamina (SPP) RU III Plaju
Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) Jakarta
Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran III (SPP-UPms III) Jakarta
Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja & Pelaut Aktif (SP FKPPA) Jakarta
Serikat Pekerja PERSADA IV Jateng & DIY
Serikat Pekerja Pertamina Balongan Bersatu (SP PBB)RU VI Balongan
Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijaya Kusuma (SPP PWK) RU IV Cilacap
Serikat Pekerja Pertamina Sepuluh November (SPPSN) MOR V Surabaya
Serikat Pekerja Mathilda Balikpapan
Serikat Pekerja Pertamina Celebes UPms VII Makassar
Serikat Pekerja Pertamina Kawasan Timur Indonesia (SPP KTI) RU VII Kasim
Serikat Pekerja Mutiara Jayapura
Serikat Pekerja Pertamina Geothermal Energy Jakarta (SP PGE Jakarta)
Serikat Pekerja Pertamina EP Jakarta (SP PEP Jakarta)
Serikat Pekerja Pertagas
Serikat Pekerja PT Pertamina Drilling Serivces Indonesia
Serikat Pekerja PT Pertamina Lubricants
Serikat Pekerja Trans Pacific Petrochemical
Serikat Pekerja PT Nusantara Regas (SPNR)
Serikat Pekerja Pertamina Hulu Rokan
Serikat Pekerja Pertamina Patra Niaga (SPPN)

Melanggar UUD 1945, Serikat Pekerja PLN dan Pertamina Tolak Privatisasi dan IPO BUMN dan Anak Usaha

Jakarta, Bumntrack.co.id – Terkait rencana pemerintah untuk melakukan pembentukan holding dan subholding PT Pertamina dan PT PLN, serikat pekerja (SP) Pertamina dan PLN meminta agar Presiden Joko Widodo membuka ruang diskusi kepada serikat pekerja. Sesuai dengan Undang-undang, Pertamina dan PLN merupakan usaha negara di bidang migas dan listrik dengan salah satu tujuannya memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

“Kami menolak restrukturisasi BUMN melalui mekanisme pembentukan Holding-Subholding PT Pertamina dan PT. PLN serta Initial Public Offering (IPO) terhadap Anak-Anak Perusahannnya yang merupakan bentuk lain Privatisasi Aset Negara. Kami meminta kepada Presiden, Bapak Joko Widodo untuk membatalkan rencana Holding-Subholding serta IPO terhadap Anak-Anak Perusahannnya,” kata Ketua Umum Serikat Pekerja PLN, M Abrar Ali dalam press conference secara virtual di Jakarta, Senin (16/8).

SP PLN dan Pertamina mendukung pengelolaan asset vital dan strategis bangsa tetap dikelola dan tetap 100 persen milik Negara yang terintegrasi dari hulu hingga hilir sesuai konsep Penguasaan Negara UUD 1945 Pasal 33 Ayat (2) dan (3). Pihaknya juga akan terus melakukan langkah-langkah konstitusional yang diperlukan sampai rencana privatisasi berkedok program Holding-Subholding (HSH) PT. Pertamina dan PT. PLN serta IPO terhadap terhadap Anak-Anak Perusahannnya dibatalkan Presiden Republik Indonesia.

“Rencana privatisasi berkedok program Holding-Subholding serta IPO terhadap Anak-Anak Perusahann akan menyebabkan potensi kenaikan harga BBM, Gas dan Tarif Listrik,” tegasnya.

Dirinya mengibaratkan layaknya Rumah Makan Padang. Ketika terjadi privatisasi, maka rumah makan Padang hanya akan menjual makanan dan minuman dari luar. Rumah makan tersebut, tidak lagi meracik dan memasak masakan sendiri. “PLN sudah melaksanakan hal kompleks energi primer mulai dari gas, batubara, air dan panas bumi sehingga muncul tarif dasar lisrik yang terjangkau. Kalau terjadi privatisasi maka akan muncul cost karena tiap perusahaan ingin mendapatkan keuntungan,” jelasnya.

Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Ari Gumilar mengungkapkan PT Pertamina menurut peraturan perundang-undangan (PP No. 31 Tahun 2003) mempunyai maksud untuk menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. PT. PLN (Persero) menurut peraturan perundang-undangan (PP No. 23 Tahun 1994) mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.

“Privatisasi melalui mekanisme pembentukan Holding-Subholding dan IPO terhadap Anak-Anak Perusahaannya memiliki potensi pelanggaran Konstitusi yaitu bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat (2) dan (3) serta UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN pasal 77,” tutupnya.

Sumber : https://bumntrack.co.id/melanggar-uud-1945-serikat-pekerja-pln-dan-pertamina-tolak-privatisasi-dan-ipo-bumn-dan-anak-usaha/
23-Aug-2021 00:00:00
Dikirim Oleh : Adminsitrator
SUARA AKTIVIS
10-Apr-2021 11:53:34
Selamat menjalankan amanah Sebagai Presiden FSPPB yang baru ya Bang ...
Readmore
-
06-Jul-2015 07:43:57

BlOK MAHAKAM

Meski sudah 100% di katakan ...
Readmore

-
30-Nov-1999 00:00:00

Sebagai Insan Pertamina yang bekerja di ...
Readmore

-
02-Jul-2015 08:15:22

Ditugaskan di Pertamina mau tidak mau, ...
Readmore

-
30-Jun-2015 06:51:10
FSPPB sebagai wadah bersatuanya Serikat Pekerja-Serikat Pekerja ...
Readmore
-
29-Jun-2015 08:58:46

Blok Mahakam adalah kepunyaan Bangsa Indonesia.

Untuk ...
Readmore

-
Noviandri
30-Nov-1999 00:00:00
Halo Aktivis
Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh
Salam sejahtera bagi kita ...
Readmore
-
26-Jun-2015 09:07:33
Melihat bahwa kemandirian Serikat Pekerja adalah syarat mutlak dalam membangun ...
Readmore
-
26-Jun-2015 09:09:43
Menjadi aktivis Serikat Pekerja merupakan suatu pilihan. Ketika sudah menceburkan ...
Readmore
-
< >

Selamat Datang

website ini telah dikunjungi

1

kali