Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KaUPP) Kelas I Molawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), Capt. Kristina Anthon disiram air mineral oleh salah seorang demonstran.

Insiden penyiraman air mineral tersebut dilakukan oleh salah seorang demonstran yang hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) terkait dugaan pungutan liar (pungli) izin surat berlayar,

Ketika RDP berlangsung, tiba-tiba salah seorang demonstran langsung berdiri dan menyiramkan air mineral ke arah Kepala Syahbandar Molawe, Capt Kristina Anthon.

Menyikapi peristiwa penyiraman terhadap pejabat Kepala Syahbandar Molawe itu, Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC), DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, S.SiT, M.Mar., menyampaikan pandangannya.

“Saya sangat menyayangkan tindakan penyerangan terhadap pejabat pemerintah dalam hal ini Kepala Syahbandar Molawe, yang dilakukan seorang demonstran itu. Tindakan tersebut tidak beretika apalagi hal tersebut terjadi saat dilakukan RDP dan dapat dikatakan mengganggu jalannya rapat, melanggar serta melawan hukum,” katanya dalam keterangan pers kepada media

Lebih lanjut Capt. Hakeng menjelaskan bahwa Syahbandar dalam UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 56 disebutkan, “Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran”.

“Jadi, kapasitas Kepala Syahbandar Molawe datang ke DPRD tersebut adalah dalam Rangka menjalankan tugas yang diemban sesuai amanat UU. Saya juga sangat menyayangkan dalam RDP tersebut pihak keamanan internal terlihat tidak sigap sehingga keributan yang berujung penyiraman air pun terjadi,” jelas Capt. Hakeng.

Dalam hal penyiraman tersebut, Capt. Hakeng menduga masih ada hubungannya dengan langkah penertiban pelabuhan tak berizin atau pelabuhan tikus yang dilakukan oleh Kepala Syahbandar Molawe, Capt. Kristina.

Sebagaimana diketahui, Capt. Kristina telah melakukan inspeksi mendadak ke pelabuhan tikus beberapa waktu lalu. Dalam sidak tersebut Capt. Kristina menemukan kegiatan ilegal pemuatan ke atas tongkang di pelabuhan yang tidak memiliki izin.

Capt. Hakeng mendukung langkah penertiban yang dilakukan oleh Capt. Kristina, karena hal tersebut memang sudah seharusnya dilakukan.

Terkait langkah dari para anggota DPRD Sultra meminta penjelasan terkait pungutan liar izin surat berlayar di pelabuhan yang dilakukan oleh oknum juga sebuah langkah postif, yang merupakan tugas DPRD untuk mendengar dan menangkap aspirasi rakyat.

Akan tetapi, Capt. Hakeng mengingatkan agar anggota DPRD yang terhormat bisa bijak dalam mendudukan permasalahan dan lebih memberikan dukungan terhadap langkah-langkah Kepala Syahbandar Molawe dalam menindak pelabuhan tak berizin dan kegiatan ilegal pemuatan bahan tambang ke atas tongkang, karena kegiatan tersebut pastinya sangat merugikan negara.

“Langkah para anggota DPRD dalam menginisiasi RDP terkait pungli patut didukung. Tapi saya juga berharap para anggota DPRD juga memberikan fokus perhatian dalam hal penanganan kasus pelabuhan tak berizin dan kegiatan ilegal pemuatan ke kapal tongkang di wilayahnya. Justru penertiban kegiatan ilegal inilah yang patutnya di RDP-kan,” katanya.

Dalam keterangan pers tertulisnya kepada media, Capt Hakeng juga mengingatkan tugas dan fungsi dari Syahbandar sebagaimana tertuang dalam UU No.17 tahun 2008.

Pada Pasal 209, Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 dan Pasal 208 Syahbandar mempunyai kewenangan antara lain: mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan; memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal; menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan; melakukan pemeriksaan kapal; dan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar.

Capt Hakeng berharap, langkah penertiban sesuai amanah Undang Undang yang dilakukan oleh Kepala Syahbandar dalam menegakkan kebenaran, memberantas pungli dan pelabuhan tidak berizin mendapat dukungan dari pemerintah daerah, DPRD dan Aparat berwenang lainnya.