Surabaya - Para karyawan PT Pertamina yang tergabung dalam Serikat Pekerja Sepuluh Nopember (SPSN) Pertamina tak mau dijadikan korban akibat piutang perusahaan itu yang belum tertagih.
"Kami tak ingin menjadi korban piutang Pertamina karena saat ini ada upaya-upaya untuk mengurangi kesejahteraan kami," kata Koordinator Hubungan Industrial SPSN Pertamina, Kriswatiningsih, di Surabaya, Rabu.
Menurut dia, piutang Pertamina yang belum tertagih nilainya sangat besar, termasuk di PT PLN sebesar Rp37 triliun dan TNI.
Selama ini para karyawan Pertamina tidak pernah meminta gaji yang diterimanya disamakan dengan gaji karyawan perusahaan minyak lainnya.
"Kami bekerja untuk kepentingan bangsa. Lihat saja, PLN kalau beli solar ke Cell dibayar tunai, kalau pun utang harus ada jaminan. Tapi tidak demikian kalau beli solar kepada Pertamina, PLN selalu berutang. Kalau kami menerapkan sistem pembayaran seperti di Cell, tentu pasokan listrik untuk masyarakat akan terganggu," katanya mendampingi Pjs Ketua Umum SPSN Pertamina, Nasyrullah E. Nasution.
Menurut dia, tidak semua karyawan Pertamina menerima gaji tinggi. "Kalau kami yang ada di Surabaya ini mungkin termasuk golongan karyawan tingkat menengah. Tapi tidak demikian dengan rekan-rekan kami di Larantuka dan Ende, mungkin mereka sama dengan rakyat jelata," kata Kriswatiningsih.
Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat tidak melihat karyawan Pertamina sebagai bagian dari kelompok masyarakat berstatus sosial lebih tinggi dibandingkan yang lain.
Dalam kesempatan itu, dia menambahkan, SPSN sebagai konstituen dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak para politikus untuk duduk di jajaran direksi.
"Kami tak ingin pengalaman pada era Orde Baru kembali terulang. Saat itu kami dijadikan sapi perah oleh para penguasa. Pertamina harus dipimpin orang yang betul-betul profesional dan ahli di bidangnya," katanya.
Saat ini, lanjut dia, sejumlah karyawan Pertamina resah oleh adanya rumor pergantian jajaran direksi. Bahkan, jabatan strategis di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor pertambangan dan distribusi minyak dan gas itu akan diisi oleh politikus dan kelompok kepentingan lainnya.
Sebelumnya FSPPB telah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar nasib Pertamina tidak seperti PLN dalam pergantian jajaran direksi.
"Yang perlu diingat, Pertamina adalah aset bangsa sehingga orang-orang yang mengelolanya pun harus berorientasi kebangsaan, bukan mementingkan kelompoknya sendiri," katanya.
Meskipun resah dengan kondisi yang terjadi saat ini, Kriswatiningsih menjamin rekan-rekannya tidak akan melakukan aksi turun ke jalan seperti yang biasa dilakukan serikat pekerja lainnya dalam menyampaikan tuntutan.
"Kalau kami sampai turun ke jalan, dampaknya sangat besar. Kepentingan masyarakat, jelas terganggu. Makanya, kami tidak akan melakukan cara-cara itu," katanya di Gedung Menara Pertamina Lantai III, Jalan Jagir Wonokromo, Surabaya itu.*
COPYRIGHT © 2009 ANTARAJATIM
