Nurseffi Dwi Wahyuni - detikFinance
Jakarta - Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh memastikan tidak ada pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan roda dua alias sepeda motor.
"Saya pastikan tidak ada pembatasan konsumsi BBM bersubsidi untuk sepeda motor," kata Darwin di sela rapat kerja dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/6/2010).
Ia menyatakan pada prinsipnya pihaknya sepakat dengan Komisi VII DPR tidak ada rencana pembatasan volume BBM bersubsidi untuk kendaraan roda dua tersebut. Apalagi mayoritas pengguna sepeda motor adalah masyarakat kurang mampu.
"Yang ada adalah upaya kita bersama termasuk DPR untuk membatasi volume BBM PSO agar tidak melebihi budget yang sudah disetujui dalam APBN-P 2010 yaitu sebesar 36,5 juta KL," paparnya.
Rencana pembatasan konsumsi tersebut, lanjut Darwin, tentunya tidak akan dikenakan masyarakat kurang mampu seperti para pengguna motor, tapi lebih dikenakan kepada masyarakat mampu.
"Kita ingin agar mereka yang tidak berhak yakni katakanlah kendaraan mewah dan sebagainya, jangan membeli BBM PSO dong,"jelasnya.
Adapun strategi-strategi yang dilakukan pemerintah untuk menghemat penggunaan BBM bersubsidi yaitu penyususunan peraturan terkait dengan pengurangan subsidi sesuai dengan kondisi saat ini, sosialisasi penghematan pemakaian BBM, kewajiban penyediaan dan pemanfaatan BBN, konversi minyak tanah ke elpiji, pengalokasian jenis BBM tertentu (kuota) untuk konsumen tertentu dengan sistem distribusi tertutup.
Upaya pengurangan subsidi jenis BBM tertentu dilakukan melalui pengalihan subsidi harga ke subsidi langsung dan bantuan sosial melalui penguatan program-program penanggulan kemiskinan.
Sedangkan untuk pengurangan volume BBM tertentu dengan cara pengurangan pemakaian BBM tertentu, diversifikasi energi, penerapan sistem distribusi tertutup penggunaan BBM tertentu, serta Insentif dan disinsentif fiskal.
(epi/dnl)
Jakarta - Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh memastikan tidak ada pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan roda dua alias sepeda motor.
"Saya pastikan tidak ada pembatasan konsumsi BBM bersubsidi untuk sepeda motor," kata Darwin di sela rapat kerja dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/6/2010).
Ia menyatakan pada prinsipnya pihaknya sepakat dengan Komisi VII DPR tidak ada rencana pembatasan volume BBM bersubsidi untuk kendaraan roda dua tersebut. Apalagi mayoritas pengguna sepeda motor adalah masyarakat kurang mampu.
"Yang ada adalah upaya kita bersama termasuk DPR untuk membatasi volume BBM PSO agar tidak melebihi budget yang sudah disetujui dalam APBN-P 2010 yaitu sebesar 36,5 juta KL," paparnya.
Rencana pembatasan konsumsi tersebut, lanjut Darwin, tentunya tidak akan dikenakan masyarakat kurang mampu seperti para pengguna motor, tapi lebih dikenakan kepada masyarakat mampu.
"Kita ingin agar mereka yang tidak berhak yakni katakanlah kendaraan mewah dan sebagainya, jangan membeli BBM PSO dong,"jelasnya.
Adapun strategi-strategi yang dilakukan pemerintah untuk menghemat penggunaan BBM bersubsidi yaitu penyususunan peraturan terkait dengan pengurangan subsidi sesuai dengan kondisi saat ini, sosialisasi penghematan pemakaian BBM, kewajiban penyediaan dan pemanfaatan BBN, konversi minyak tanah ke elpiji, pengalokasian jenis BBM tertentu (kuota) untuk konsumen tertentu dengan sistem distribusi tertutup.
Upaya pengurangan subsidi jenis BBM tertentu dilakukan melalui pengalihan subsidi harga ke subsidi langsung dan bantuan sosial melalui penguatan program-program penanggulan kemiskinan.
Sedangkan untuk pengurangan volume BBM tertentu dengan cara pengurangan pemakaian BBM tertentu, diversifikasi energi, penerapan sistem distribusi tertutup penggunaan BBM tertentu, serta Insentif dan disinsentif fiskal.
(epi/dnl)
