Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB)

Metrotvnews.com, Cilacap:

Perjanjian kerja bersama (PKB) antara PT Pertamina dengan para pekerjanya dinilai sebagai yang terbaik di lingkungan BUMN. Karena perjanjian kerja bersama itu direncanakan secara matang dan dengan rasa saling percaya antara pekerja dan perusahaan.

"Dalam penilaian saya, PKB antara pekerja dengan PT Pertamina merupakan terbaik dibanding BUMN lain," kata Direktur Yayasan Swarna Institute Dita Indah Sari ketika dihubungi di Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu (14/8).

Dita Indah Sari mengatakan hal itu usai penandatanganan PKB PT Pertamina yang diwakili Dirut Karen Agustiawan dan Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Ugan Gandar di Refeneri Uni IV Cilacap. Acara itu dihadiri Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Wakil Bupati Cilacap Tatto Swarto Pamuji.

Menurut Dita, proses pembuatan PKB hingga disepakati relatif singkat hanya sekitar satu bulan. Padahal, biasanya kesepakatan PKB pada perusahaan lain dalam lingkup BUMN sangat lama dan dan terkesan tidak profesional serta bertele-tele.

Walau begitu, Dita tidak bersedia menyebutkan nama BUMN yang tidak profesional dalam menjalankan PKB tersebut dengan alasan tertentu. Menurut Dita, biasanya keinginan pekerja sangat beragam sehingga pimpinan perusahaan sulit untuk memahami dan mewujudkan keinginan tersebut, bahkan selalu ada pertentangan yang tajam.

Pertentangan kepentingan pekerja dengan perusahaan itu menemui jalan buntu, sehingga berlarut-larut dan sulit untuk menemukan kata sepakat. Bahkan, aktivis buruh itu melihat PKB pekerja dengan Pertamina dapat dijadikan rujukan atau contoh bagi perusahaan lain meski sebelumnya sempat terjadi perdebatan alot.

Dalam PKB tersebut juga disepakati dua kepentingan yang muaranya untuk kesejahteraan karyawan dengan niat utama adalah memajukan bisnis Pertamina. Sebelumnya, kata Dita, pekerja pertamina melalui wadah FSPPB melakukan kritik terhadap kinerja direksi setelah itu diperoleh jalan keluar terbaik untuk menanggapi kritik tersebut. (Ant/DOR)

Korporasi | Sat, Aug 14, 2010 at 15:46 | Cilacap, matanews.com

Penandatanganan perjanjian kerja bersama (PKB) antara manajemen dan karyawan PT Pertamina (Persero) periode tahun 2010-2012 dilakukan di di Kompleks Refenery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu.

Penandatangan PKB ketiga itu dilakukan antara Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Ugan Gandar, dengan disaksikan langsung Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar.

Hadir pula Wakil Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji, Anggota Komisi VII DPR Agus Sulistyono, Direktur Sumber Daya Manusia Pertamina Rukmi Hadihartini, Direktur Pengolahan Pertamina Edi Setianto, Komisaris Utama Pertamina Sugiharto, aktivis Dita Indah Sari, dan perwakilan 17 serikat pekerja Pertamina di seluruh Indonesia.

Muhaimin mengatakan, hubungan industrial antara manejemen dan karyawan di Pertamina bisa menjadi contoh bagi perusahaan lain. Menurut dia, hubungan industrial yang harmonis akan meningkatkan kinerja dan produktifvtas perusahan dan selanjutnya meningkatkan produktivitas negara.

Ia meminta, jika terdapat perbedaan penafsiran isi PKB agar dikembalikan ke naskah asli dan nuansa yang berkembang. “Marilah kita junjung tinggi kebersamaan dan hargai berbagai kepentingan,” katanya.

Sementara, Karen mengatakan, PKB tersebut panduan bagi hubungan industrial yang lebih harmonis lagi. “Hubungan industrial Pertamina sudah jauh lebih baik dibandingkan BUMN lain,” katanya.

Menurut dia, citra buruk serikat pekerja di perusahaan lain tidak berlaku di Pertamina. Ia juga meminta, manajemen dan karyawan saling bahu membahu menyelesaikan perselisihan dan permasalahan yang kini mesti dihadapi seperti kasus ledakan elpiji dan tudingan kualitas premium yang buruk.

“Kami juga meminta manajemen dan karyawan bahu membahu dan serius menjalankan proses transformasi yang tengah berjalan,” katanya.(*a/z)

Senin, 5 Juli 2010 bertempat di Hotel The Patra Bali Resort & Villas Denpasar, Bali, perundingan Perjanjian Kerja Bersama PT Pertamina (Persero) dengan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) periode 2010-2012 resmi dimulai. Perundingan diawali dengan acara pembukaan yang dihadiri oleh Direktur Sumber Daya Manusia PT Pertamina (Persero) Rukmi Hadihartini dan Direktur Keuangan Afdal Bahaudin sedangkan dari pihak pekerja diwakili Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Ugan Gandar. Selain dihadiri oleh para pihak yang terlibat dalam perundingan, hadir pula dalam kesempatan ini Dirjen PHI & Jamsostek Depnakertrans Myra M. Hanartani dan Direktur Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisa Diskriminasi Ditjen PHI dan Jamsos Depnakertrans Ruslan Irianto Simbolon.

Dalam sambutannya Direktur SDM Rukmi Hadihartini mengatakan bahwa hubungan harmonis yang selama ini dijalin FSPPB dengan perusahaan sudah cukup bagus serta kondusif sehingga perlu dipertahankan dan sebagai bentuk apresiasi dan kepedulian BOD terhadap acara ini, dua orang direksi menyempatkan hadir pada acara pembukaan. Rukmi juga berharap perundingan PKB yang direncanakan berlangsung selama lima hari dapat berlangsung dengan sukses tanpa kendala yang berarti.

Selain itu Dir. SDM juga mengatakan bahwa pada dasarnya Direksi akan senang melihat para pekerja memiliki tingkat kesejahteraan yang baik, namun kondisi persaingan usaha dibidang Migas yang sangat ketat dimana perbedaan antara harga crude dengan harga produk yang sangat tipis menyebabkan harga produk kilang berada diatas harga pasaran juga harus menjadi pertimbangan dan kondisi ini diperkirakan akan berlangsung sampai empat tahun kedepan.

Sementara itu Presiden FSPPB Ugan Gandar dalam sambutannya mengatakan bahwa kedepan perlu dibangun komunikasi yang lebih baik antara Direksi dengan FSPPB sehingga tidak ada kecurigaan dari para pihak dalam menyikapi berbagai persoalan yang terjadi. Ugan juga berharap kepada para perunding FSPPB agar dapat menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab mengingat tujuan para perunding ke Bali adalah menjalankan amanah para pekerja Pertamina dan bukan untuk berwisata.

Sedangkan Myra M. Hanartani selaku wakil dari pemerintah berharap perundingan ini dapat berlangsung dengan lancar mengingat Myra pernah menemukan ada proses perundingan PKB yang memakan waktu sampai delapan bulan belum selesai, namun contoh yang tidak baik tersebut jangan sampai terjadi dalam proses perundingan PKB yang akan dilaksanakan Pertamina selama lima hari ke depan.

Dirjen juga menyatakan bahwa masalah komunikasi yang disampaikan teman-teman pekerja haruslah diakomodir oleh BOD. Sangat baik sekali bila suatu waktu diadakan pertemuan antara BOD dengan pekerja sehingga ke depan tidak ada lagi kecurigaan diantara para pihak. Hindari kondisi, dimana kalau pekerja bergerak, BOD curiga, kalau BOD bergerak, pekerja juga curiga.

Perlu diketahui bahwa 69% pekerja di Indonesia adalah pekerja non formal, dan 31% sisanya adalah pekerja formal seperti pekerja Pertamina. Kondisi makro inilah yang harus dipertimbangkan oleh para pembuat PKB, pertemukanlah kepentingan 14.500 pekerja Pertamina dengan kepentingan rakyat Indonesia lainnya, sehingga rakyat Indonesia yang lain juga bisa merasakan keberadaan Pertamina, hal ini tidak akan bisa terjadi jika hubungan indutrial di Pertamina tidak kondusif. Diakhir sambutannya Myra menyampaikan “Selamat melakukan perundingan PKB dalam tempo  lima hari kerja. Jangan lupa, hasil perundingan ini ditunggu oleh seluruh pekerja Pertamina  dari Sumatra sampai ke Papua”.

Selanjutnya sebagai penutup acara pembukaan dilakukan pemaparan kondisi keuangan PT Pertamina (Persero) oleh Direktur Keuangan Afdal Bahaudin yang diakhiri dengan sesi tanya jawab dengan wakil pekerja. Dalam paparannya Dir. Keuangan menyampaikan bahwa kondisi keuangan Pertamina saat ini cukup sulit mengingat penjualan produk-produk Pertamina seperti BBM PSO pembayarannya dilakukan secara non cash sementara Pertamina dalam melakukan belanja bahan baku, pembayaran kepada mitra kerja, pembayaran gaji kepada pekerja dan lain-lain harus secara cash, sehingga Pertamina untuk memenuhi kebutuhan cashnya terpaksa harus meminjam ke Bank. Kondisi seperti ini akan terus berlangsung selama belum ada perubahan regulasi dari Pemerintah dan ini cukup menyulitkan Pertamina.

Pada sesi tanya jawab para wakil dari FSPPB banyak yang menanyakan status bagian laba Pertamina Tahun 2006-2007 yang diterima oleh jajaran Direksi Pertamina sebesar kurang lebih Rp. 44 Milyar, lalu bagaimana halnya dengan bonus Pekerja, menjawab pertanyaan ini Dir. Keuangan manyatakan bahwa belum ada kabar gembira yang akan dibayarkan kepada pekerja dalam waktu dekat ini…???. (EH)